BEREBUT KONTROL ATAS KESEJAHTERAAN

BEREBUT KONTROL ATAS KESEJAHTERAAN

PARADOKS DEMOKRASI POPULIS

TANTANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PASCAKONFLIK DI POSO

M. Nur Alamsyah

Sulawesi Tenggara, Poso daerah yang didalamnya terdapat penduduk pribumi dan pendatang serta adanya umat muslim dan nasrani yang terlibat konflik berkepanjangan. Banyak kekerasan yang terjadi akibat persaingan dalam rekrutmen jabatan politik yang tidak adil dan tidak terbuka, dan disamping adanya jurang kesenjanagan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang. Setelah era Reformasi para pemimpin daerah serta pihak yang berkuasa tidak banyak memberikan perubahan signifikan pada pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik dan keadilan sosial. Poso daerah yang mendapat peringkat dua termiskin ini terjadi karena semua sumber daya alam dikuasai oleh pemilik modal para investor asing yang bekerjasama dengan pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh didalamnya. Konflik yang terjadi di Poso dikaitkan dengan konflik elit, yaitu perebutan jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah antara muslim dan nasrani ataupun antara pendatang dan pribumi. Modal dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa dan mempunyai hubungan dengan pihak tersebut sehingga meskipun terdapat bantuan modal, tetapi hanya untuk yang dekat-dekat dengan para penguasa ataupun birokrat lokal, karena di Poso faktor kedekatan pada pihak yang berkuasa lebih penting untuk memiliki segalanya dan melakukan apapun terhadap yang lemah.

Pemerintah Kabupaten Poso merupakan kelanjutan sistem politik yang mewarisi dua keadaan yaitu kekerasan dan konflik , bahkan pembantaian terorganisasi. Jika kita melihat dari tiga pandangan atau paradigma tokoh sosiologi banyak perbedaan yang timbul. Bagi Karl Marx kapital (modal) adalah uang yang menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, modal adalah uang yang ditanamkan dari pada digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan manusia. Itulah yang terjadi di Poso uang dan orang yang memiliki kekuasaanlah yang jaya sedangkan rakyatnya sendiri mengalami kesengsaraan dan miskin tanpa merasakan sumber daya alam yang ia miliki dan tidak merasakan demokrasi yang sebenarnya. Durkheim melihat ini secara solidaritas mekanik para rakyat Poso bersatu melawan penguasa meski akhirnya kekerasan, konflik serta pembantaian merajalela tanpa ada hentinya dan durkheim juga membahas tentang keadilan sosial yang dimana tugas masyarakat yang paling maju adalah suatu pekerjaan mewujudkan keadilan, sebagaimana ide-ide masyarakat yang lebih rendah ialah menciptakan atau memelihara sekuat tenaga kehidupan bersama, yang menyerap individu, begitu jugalah cita-cita kita adalah membuat relasi-relasi sosial selalu lebih pantas, sehingga menjamin perkembangan bebas seluruh kekuatan kita yang bermanfaat secara sosial. Akan tetapi yang dirasakan masyarakat Poso tidak seperti demokrasi yang sebenarnya mereka tidak mendapatkan kaedilan sosila seperti halnya yidak terpenuhinya kebutuhan publik, yang terkait keamanan dan pelayanan dasar rakyat untuk memenuhi kebutuhan publiknya.

Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme paham yang baik yang dapat mensejahterakan manusia dan juga tentang tindakan sosialnya yang tindakan didalam arti orientasi prilaku yang dapat dipahami secara subjektoif, ada hanya sebagai prilaku seseorang atau lebih manusia individual. Dalam tindakan sosial ini dalam daerah Poso ialah tindakan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi serta pembantain yang terorganisir. Weber juga membahas sebuah kelas, status dan partai. Bagi Weber suatu kelas bukan suatu komunitas tetapi hanyalah sekelompok orang didalam situasi ekonomi, atau pasar yang sama. Sedangkan status sendiri didefinisikan sebagai setiap komponen khas kehidupan manusia yang ditentukan oleh penaksiran sosial yang spesifik, positif atau negatif, atas kehotmatan. Semenrata itu kelas ada didalam tatanan ekonomi dan kelompok-kelompok status didalam tatanan sosial, dan partai-partai dapat ditemukan didalam tatanan politik dan partai diorientasikan kepada pencapaian kekuasaan. Dari definisi diatas mempunyai keterkaitan antara daerah Poso yang  dimana orang-orang yang dekat dengan penguasalah yang mendapatkan kesejahteraan dan status serta kelas yang tinggi dibandingkan kelas bawah yang menderita akibat tidak dijalankannya demokrasi yang sesungguhnya.